Kewenangan Penuntutan: Eksistensi Pasal 35 Ayat (1) Huruf J Uu Kejaksaan Dan Pasal 51 Ayat (1) UU KPK

Kejaksaan Dan MA6738 Dilihat

Selain KUHAP ada pula UU Kejaksaan, UU Kepolisian, UU KPK, UU Tipikor adalah undang-undang yang memberikan pengecualian atau wewenang khusus.

Keberadaan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan pada norma tersebut bukan ketentuan yang bersifat umum. Artinya, terdapat suatu pengecualian di dalamnya dan hal demikian sangat lazim dan jika diperlukan untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus.

Terkait tindak pidana korupsi di Indonesia yang meningkat, maka upaya pemberantasan ini tidak dapat dilakukan dengan cara biasa, maka diperlukan penegakan hukum secara khusus, antara lain dengan pemberian wewenang penyidikan dapat dilakukan oleh lebih dari satu institusi hukum, sehingga hukum dapat ditegakkan secara optimal.

Jaksa sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tersebut dapat menghapus mata rantai prapenuntutan, sehingga jaksa dapat membuat penyelesaian perkara lebih efisien. Dengan kewenangan jaksa yang dapat melakukan penyidikan, maka secara praktis hal ini pun akan mempercepat jaksa menguasai perkara dan pembuktiannya tidak akan bertele-tele.

Dalam KUHAP, kewenangan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, ini berarti bahwa kepolisian adalah penyidik tunggal di dalam KUHAP.

Akan tetapi dalam aturan peralihan pasal 284 ayat (2) KUHAP menyebutkan dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualiann untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi

Sejak berlakunya KUHAP, maka dasar hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan selaku penyidik dalam tindak pidana koruspi adalah pasal 284 ayat (2) KUHAP. Dalam pasal tersebut dikatakan: dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam mekanisme penegakan hukum pidana, KUHAP menentukan adanya sistem penegakan hukum pidana terpadu, termasuk proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri/PNS, penuntutan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan di depan persidangan oleh Hakim.

Setiap tindakan penegak hukum diproporsikan secara terbatas dan tertentu dalam prinsip diferensiasi fungsional di antara penegak hukum, diiringi pula dengan sistem pengawasan dari instansi penegak hukum lainnya. Asas keseimbangan yang termuat dalam KUHAP merupakan suatu bentuk pembatasan penumpukan kekuasaan agar penegak hukum tidak mudah terjangkit kecenderungan arogansi kekuasaan.

Untuk itu dalam rangka mendukung komitmen penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, maka Polri, Kejaksaan, dan KPK telah bersinergi dengan baik sebagai wujud optimalisasi pemberantasan korupsi dalam lingkup intelijen, penyidikan, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan.

Prinsip diferensiasi fungsional menjadi wujud penegakan pembagian tugas dan wewenang, antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan asas penjernihan dan modifikasi bagi fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum.

Pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu dengan instansi lainnya, hingga taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. 

Perubahan hukum dan perundang-undangan bukan saja berdasarkan suatu legislasi, namun juga dapat berubah dikarenakan adanya suatu Putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempengaruhi tugas Jaksa seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan harus melalui pengujian di sidang pengadilan, selanjutnya terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dimana Penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. Putusan ini mencerminkan penegasan Asas Dominus Litis yang hanya dimiliki oleh Jaksa.

  1. Penuntutan oleh Kejaksaan dan KPK

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.

Pengaturan fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman memiliki landasan kedudukan kelembagaan, tugas dan fungsi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam Pasal 14 KUHAP butir b terdapat istilah pra penuntutan:
“mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyelidikan dari penyidik”.

Sehingga prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

Komentar