Soal Vaksin Covid 19, Ini Kata Felly Runtuwene

HEADLINES, Nasional242 Dilihat

Jakarta BSC – Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan, semua anggota komisi lX yang sipimpinya itu, memyahkan aksi dari pemerintah terkait vaksinasi. Bahkan Felly menyebut sebagian besar dari anggota komisi yang membidangi di antaranya kesehatan itu, ingin bersama-sama dengan Presiden Jokowi menjadi yang pertama disuntik vaksin.

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan PT Biofarma, Selasa (12/1), kemarin.

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin memaparkan rencana hulu dan hilir penanganan Covid-19 dengan jelas dan terbuka.

“Pemaparan dari mitra kerja Komisi IX DPR telah menjawab keresahan masyarakat mengenai simpang informasi yang disiarkan di masyarakat terutama mengenai vaksin,” kata Felly

Menurutnya, Menteri Kesehatan juga telah memaparkan rencana tindakan dari hulu yakni penanggulangan Covid 19 hingga hilir yakni vaksinasi.

“Saya yakin, pemerintah tidak ingin masyarakatnya menjadi korban. Sebenarnya tidak mudah bagi Kepala Negara untuk mengambil sikap bahwa beliau yang divaksin terlebih dahulu, ”tambah wakil rakyat dari dapil Sulawesi Utara itu.

Namun demikian, tambah Felly lagi, jika ada pandangan lain dari anggota Komisi IX DPR yang menolak untuk divaksin, pandangan tersebut tidak mewakili keseluruhan anggota Komisi IX DPR yang mungkin 51 orang tersebut.

“Yang jelas sebagian besar ingin bersama-sama dengan pemerintah untuk divaksin dan melakukan juga sosialiasi kepada konstituen masing-masing untuk disuntik vaksin agar pandemi Covid 19 segera teratasi,” tambah Srikandi NasDem tersebut.

Mengenai hukuman atau sanksi kepada masyarakat yang enggan divaksin juga menjadi sorotan Komisi IX DPR.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Hiariej mengatakan pemerintah akan menindak tegas masyarakat yang tidak mau divaksin dengan ancaman penjara satu tahun dan denda Rp100 juta sesuai UU Kekarantinaan Kesehatan.

Felly pandangan pandangan lain. Menurut Legislator NasDem tersebut, larangan atau hukuman merupakan langkah akhir dari sebuah kebijakan kebijakan pada tataran pelaksanaan tidak begitu maksimal.

“Ldealnya pemerintah mempunyai perencanaan dan skenario yang baik terhadap kebijakan vaksinasi.Idealnya pendekatan dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah adalah persuasif dengan berbagai cara,” tambahnya lagi.

Prasyarat untuk mempercepat penanggulangan Covid 19 itu, kata Legislator Dari Dapil Sulut itu hanya dengan kesadaran masyarakat akan melaksanakan protokol kesehatan dan melakukan vaksin. Menurut Felly, bukan hanya kekebalan kawanan, tapi kesadaran sosial juga akan membawa perubahan yang optimal.

“Rekor tertinggi penularan harian Covid 19 terjadi lima hari lalu sebesar 10.617 orang. Ini perlu dicatat bahwa semua kesadaran itu harus muncul dari segenap masyarakat. Menghukum para pelanggar protokol kesehatan sudah ditegakkan dan tidak boleh tebang pilih. Begitu juga pada kebijakan vaksinasi. Apabila masih belum ada kemajuan, mungkin perlu kebijakan yang saklek, ”pungkas Felly
(sumber: fraksinasdem.org)

 

Komentar