Direktur TUN mengatakan bahwa Halo JPN dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien karena masyarakat tidak perlu datang ke kantor Kejaksaan untuk konsultasi masalah hukum.
“Halo JPN dapat dijadikan produk unggulan di dalam pembangunan Zona Integritas menuju zona WBK/WBBM terkait dengan 6 (enam) area perubahan khususnya area ke-6 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” ujar Direktur TUN.
Lebih lanjut, Direktur TUN menjelaskan buku panduan Halo JPN rencananya memuat 14 (empat belas) kategori permasalahan yang dihadapi masyarakat yaitu pertanahan, perjanjian dan kontrak, pidana, legal drafting, buruh dan tenaga kerja, mediasi, hukum waris, kekayaan intelektual dan hak cipta, pernikahan dan perceraian, teknologi dan media sosial, pendirian dan pembubaran PT, perlindungan konsumen, hutang piutang, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Komentar