Kajati Sulut Memimpin Apel Pencanangan Zona Integritas WBK Menuju WBBM

Bharindosulut.com – Manado – Bertempat di Aula Samratulangi Kejaksaan Tinggi Sulut, Dr. Andi Muhammad Taufik, SH.,MH.,CGCAE selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut memimpin Apel Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Rabu (05/04/2023),

“Dalam kegiatan ini di laksanakan Penandatanganan Komitmen dan Pakta Integritas oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Tinggi Sulut.

Dalam sambutannya, Kajati Sulut menegaskan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang di berikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, yaitu telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada 6 (enam) Area Perubahan antara lain :

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Pengawasan;
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024 yang mengatur penajaman Road Map berupa penyederhanaan indikator-indikator Reformasi Birokrasi. Penyederhanaan, integrasi, dan harmonisasi berbagai Indikator RB di lakukan untuk menciptakan alat ukur yang konsisten, sederhana, namun fokus mengukur dampak.”ujar Kajati.

Sehingga lewat penyederhanaan indikator, instansi pemerintah tidak lagi di sibukkan untuk mengisi dan menyiapkan data dukung untuk ribuan pertanyaan terkait RB dan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, diharapkan dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional maka melalui  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi indonesia 2010-2025 yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan  fungsi  Birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten guna mencapai tiga sasaran utama reformasi birokrasi yaitu :

1. Pemerintah yang Bersih Akuntabel Dan Berkinerja Tinggi ;
2. Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
3. Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas.