Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan bahwa Kejaksaan dalam penegakan hukum itu sudah ada sistem penanganan perkara yang terintegrasi (SPPI) dalam rangka transparansi, dan Kejaksaan tinggal meningkatkan produktivitasnya dan harus berani mengambil resiko dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas dalam meningkatkan public trust.
Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa memang ada akumulasi memori dalam penanganan kasus-kasus besar seperti Asuransi Jiwasraya, Asabri, dan isu satelit Kementerian Pertahanan di masa kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin, dan memang banyak terobosan langkah-langkah Kejaksaan belakangan ini termasuk penerapan restorative justice menjadi isu humanity, dan ini juga menjadikan trust public semakin meningkat.
Kepercayaan publik ini bisa saja melorot atau naik seiring dengan penanganan perkara yang ditangani di masa yang mendatang.
*/chriz
Komentar